Edhy menuturkan, untuk mengatasi hal itu, Bapanas telah melakukan sejumlah langkah konkret, di antaranya penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi melalui pemanfaatan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG). Selain itu, upaya penyelamatan pangan (food rescue), mempercepat penyaluran bantuan pangan untuk keluarga stunting, upaya penganekaragaman konsumsi pangan (B2SA).
Di samping itu, mendorong pasokan dan stabilisasi harga pangan di seluruh Indonesia, termasuk fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit dan juga pemanfaatan cadangan pangan pemerintah.
“Sejumlah upaya dalam pengendalian kerawanan pangan ini perlu terus didorong melalui berbagai program strategis dan prioritas yang sejalan antarpemerintah pusat dan ditindaklanjuti di tingkat daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan terpisah menekankan agar sinergi pengendalian kerawanan pangan memiliki dampak konkret di lapangan dengan menurunnya tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat.
“Tentunya kita terus mendorong program dan kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah dan masyarakat dan harus mampu meningkatkan ketersediaan pangan, kemudahan akses pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan dan mutu pangan, sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif,” tutur Arief.
Dalam dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2023 kemarin, secara simbolis Bapanas menyerahkan anggaran dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi melalui OPD Pangan Provinsi, dengan total anggaran sebesar Rp142 miliar untuk 38 Provinsi. Adapun Rp45 miliar dialokasikan untuk kegiatan pengendalian kerawanan pangan.