Presiden Jokowi mengamanatkan empat hal kepada bawahannya. Pertama, FCX wajib melepas 51 persen sahamnya di PTFI. Kedua, FXC wajib membangun smelter paling lambat lima tahun sejak perpanjangan operasi. Ketiga, FCX wajib membayar lebih besar bagi pendapatan negara. Keempat, perpanjangan operasi hingga 2041 diatur dalam IUPK.
"Tugas tersebut tidaklah mudah, dan sungguh kompleks, karena segala urusan menyangkut operasi Freeport di Papua adalah selalu sensitif secara politik, hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan," kata dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengakui banyak kepentingan, termasuk di luar negeri karena posisi FCX sebagai perusahaan terbuka di New York. Apalagi, Rio Tinto sudah digandeng FCX lewat mekanisme pariticipating interest (PI).
"Divestasi pernah dicoba dilakukan pada masa lalu, namun gagal dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Pembangunan smelter juga sudah diupayakan semenjak masa lalu, namun tidak pernah terjadi dengan berbagai alasan," tuturnya.
Semua menteri, kata dia, bekerja keras memastikan akuisisi PTFI berhasil sehingga menguntungkan masyarakat, khususnya warga Papua. Arahan Presiden Jokowi yang tegas dan jelas menjadi pegangan bagi para menteri.
"Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah dibawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan goblok, saya hanya ingat nasihat almarhum Ibu saya: Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jumawa," ucapnya.