Menurutnya, dari sisi ekonomi IKN juga turut menghamburkan uang rakyat. Apalagi jika difungsikan secara penuh sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan.
"Pemerintah maunya efisiensi, tapi masyarakat tidak bisa mengefisiensikan uangnya jika harus ke IKN," kata Bambang.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan seluruh pegawai Otorita akan pindah ke IKN pada Maret 2025. Langkah ini untuk memfokuskan seluruh kegiatan dan pembangunan IKN.
Basuki mengungkapkan, pembangunan sejumlah fasilitas penting di IKN sedang berlangsung, seperti Istana Presiden, Istana Negara, lapangan upacara, dan Istana Wakil Presiden yang baru mencapai progres 40 persen. Sementara Kantor Sekretariat Presiden dan Kantor Sekretariat Negara sudah rampung dibangun.
Sementara itu, pembangunan empat kompleks kantor untuk kementerian koordinator (kemenko) telah mencapai 98 persen. Sebagian besar furnitur sudah mulai dipasang.