Secara hukum, merger akan menghapus status badan hukum AP I, termasuk kegiatan usaha di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara. Ini akan dilanjutkan oleh PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II sebagai perusahaan penerima merger.
Sebelumnya, manajemen mengungkap rencana merger ini dilandasi rencana menjadikan perusahaan berada dalam pasar utama aviasi dan pariwisata. Hal ini didukung oleh kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara sekaligus memiliki pertumbuhan konsumen.
“Faktor tersebut berpengaruh terhadap jumlah kontribusi pariwisata penumpang domestik dan internasional, wisatawan asing, serta airfreight cargo yang ada dan dikelola di Indonesia,” kata manajemen.
Manajemen meyakini merger ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dalam negeri, yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing sektor pariwisata.
Rencana merger ini juga akan menjadikan API sebagai pengelola bandar udara terbesar ke-5 dunia dengan 36 bandara di seluruh Indonesia. Estimasinya dapat melayani 550-700 juta penumpang per tahun di tahun 2045.
“Melalui integrasi, rencana pengembangan infrastruktur bandara akan terkoordinasi dengan lebih baik, khususnya alokasi investasi, termasuk peningkatan signifikan dalam pelayanan dan efisiensi penerbangan,” ujar manajemen.