Pemerintah akan membagikan paket kompor listrik seharga Rp1,8 juta secara gratis. (Foto: Istimewa)
Mochamad Rizky Fauzan

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membagikan paket kompor listrik gratis seharga Rp1,8 juta. Untuk tahap awal, paket kompor listrik tersebut dibagikan kepada 300.000 penerima. 

Sekjen Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan paket kompor listrik tersebut, akan diberikan kepada masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Paket kompor listrik diberikan secara gratis sebagai implementasi dari program konversi kompor yang menggunakan gas melon alias elpiji 3 kg ke kompor listrik," kata Rida, dikutip Kamis (22/9/2022).

Menurut dia, isi paket kompor gratis yang dibagikan pemerintah terdiri dari 3 komponen, yaitu: 

- 1 kompor listrik dua tungku
- 1 alat masak untuk kompor listrik/kompor induksi
- 1 miniature circuit breaker atau MCB 

"Rencananya tahun ini 300.000 (penerima). Jadi satu rumah itu dikasih satu paket, ada kompornya, alat masaknya, juga alat proteksi untuk arus listriknya,” ujar Rida. 

Paket kompor listrik seharga Rp1,8 juta terbilang mahal. Namun, menurut Rida, hal itu wajar karena tiap tungku berukuran 800 watt, tetapi nantinya salah satu tungku akan dinaikkan menjadi di atas 1.000 watt.

Peningkatan daya salah satu tungku kompor listrik itu yang membuat nilai paket diperkirakan mencapai Rp2 juta per rumah tangga miskin. Adapun peningkatan daya bertujuan agar waktu memasak menjadi lebih cepat.

"Jadi ada usulan yang satu tungkunya diubah lebih gede. Nah, itu lagi dikalkulasi berapa harganya, harusnya kan enggak Rp 1,8 juta lagi, mungkin Rp 2 juta, pasti lebih naik," ungkap Rida.

Dia memaparkan, untuk mendorong keinginan masyarakat menggunakan kompor listrik, pemerintah akan menjamin keselamatan dan kemudahan penggunaannya. Nantinya, uji coba penggunaan kompor listrik ini pun akan dievaluasi secara berkala.

"Uji coba ini yang akan kita evaluasi sampai Oktober nanti," tutur Rida.

Sementara itu, program bagi-bagi kompor listrik ini menjadi sorotan publiki bahkan mendapat kritikan dari Anggota Komisi VII DPR-RI Sugeng Suparwoto. 

Menurut dia, penggunaan kompor listrik memerlukan kajian dan persiapan yang mendalam. Salah satu yang paling utama terkait rasio elektrifikasi.

"Yang jauh lebih penting adalah rasio elektrifikasi, rasio yang sekarang dipakai ini pendekatannya berbasis desa. Harusnya ini berbasis keluarga," kata Sugeng.

Dia menjelaskan, penggunaan rasio ketersediaan per desa ini dinilai kurang tepat walaupun sudah mencapai 99 persen. Mengingat penggunaan kompor listrik ini digunakan per rumah tangga.

"Jadi elektrifikasi 100 persen harus berdasarkan rumah tangga bukan desa," ungkap Sugeng.


Editor : Jeanny Aipassa

BERITA TERKAIT