JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pertimbangan itu dilakukan sambil menunggu sikap pemerintah terkait polemik Tapera.
Menurut Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani pihaknya masih menunggu itikad baik pemerintah agar mau duduk bersama dengan para pengusaha dan pekerja. Ia mengaku pada dasarnya Tapera memiliki tujuan baik, namun beban kewajiban iuran dinilai belum disepakati secara bersama.
"Nah kalau kita melihat langkahnya apa? Langkah selanjutnya kita akan lakukan judicial review. Kalau memang harus dilakukan ya mungkin kita akan harus ke arah situ," ucap Shinta selepas jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Kendati demikian, Shinta menegaskan Apindo masih menunggu sikap pemerintah untuk dialog bersama. Apindo mengungkapkan hal tersebut sembari didampingi Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban.
"Karena kami (Apindo dan KSBSI) merasa perlu ada satu posisi bersama untuk masukkan kepada pemerintah, karena kadang-kadang pemerintah juga bingung tentang berbagai kepentingannya. Dalam saat ini kepentingan kita sama," katanya.