Dia mencatat, selama gelaran pesta demokrasi angka pengeluaran atau spending keuangan jauh lebih besar, terutama dilakukan oleh partai politik (parpol), Capres-Cawapres, dan Caleg.
Hal senada juga berlaku bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara dan pengawasan pemilu.
“Dampaknya karena tadi yang saya sebutkan untuk konsumsi, untuk peraga (kampanye), untuk iklan dan sebagainya. Paling 0,0 sekian persen lah, nggak besar banget,” paparnya.