"Pemerintah RI juga mendorong dilakukannya kerja sama investigasi dan penindakan hukum terhadap para pelaku penyelundupan TKI non-prosedural, baik pelaku di Malaysia maupun pelaku di Indonesia," tutur Ida Fauziyah.
Sementara Mendagri Malaysia, Dato’ Seri Hamzah bin Zainuddin, mengungkapkan Pemerintah Malaysia menginginkan isu pelindungan PMI sektor domestik harus mendapatkan perhatian khusus karena berpotensi akan terjadinya berbagai pelanggaran kemanusiaan.
TKI harus memiliki paspor khusus jika ingin bekerja di Malaysia. Pemerintah Malaysia saat ini sedang mengembangkan sistem E-Locker bagi pekerja asing yang akan bekerja di Malaysia, khususnya yang akan bekerja sebagai pekerja domestik.
"Sistem ini akan memberikan layanan perlindungan yang baik bagi TKI," ujar Dato' Seri Hamzah.