JAKARTA, iNews.id – Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pelayanan kesehatan medis, khususnya jasa rumah bersalin. Hal ini membuat para ibu khawatir bisa menyebabkan biaya bersalin bengkak, sehingga mereka memprotes rencana ini.
Salah satu ibu di Bekasi menolak rencana tersebut. Pasalnya, dia khawatir akan menyebabkan biaya yang dikenakan saat bersalin menjadi semakin mahal.
“Di saat kondisi sekarang ini kalau biaya persalinan diberi tarif, jadi beban biaya lagi. Biaya untuk persalinannya saja sudah besar. Apalagi kalau nanti ditambah dengan pajak,” kata salah seorang ibu hamil, Sisilia Putri Dewi (30) kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (13/6/2021).
Dia berharap, pemerintah sebaiknya mengenakan pajak kepada perusahaan-perusahaan besar, bukan justru memberikan beban tambahan kepada ibu hamil yang akan melahirkan.
“Yang sedang dalam masa mengandung kan bukan hanya orang-orang kelas atas saja. Tapi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang sedang hamil kan pasti pengeluarannya jadi tambah bengkak. Biaya yang lainnya belum tertutup, ini ditambah pajak lahiran,” tuturnya.
Namun jika nantinya bakal dipajaki, dia berharap, diberikan tingkatan, seperti BPJS Kesehatan. Di mana terdapat perbedaan kelas yang tidak memberatkan masyarakat kelas bawah.
“Kalau bisa sebelum tarif pajak ini ditetapkan, pemerintah menyeleksi berdasarkan kemampuan pendapatan masyarakat. Karena kan kasihan juga kalau ibu hamil yang ekonominya rendah harus nambah biaya tambahan lagi,” ujarnya.