JAKARTA, iNews.id — Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadahlia, menyampaikan telah mencabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan atau IUP dengan luas area mencapai 2.707.433 Hektar.
Menurut dia, dari 1.118 IUP yang dicabut, 227 perusahaan telah menyampaikan keberatan kepada BKPM atau melalui Satuan Tugas (satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
“Kalau ada yang mau melakukan proses untuk menyampaikan keberatan, monggo lewat satgas. Sampai sekarang sudah ada 227 (perusahaan) yang menyampaikan keberatan,” kata Menteri Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/4/2022).
Dia menjelaskan, untuk mekanisme penyampaian keberatan, pelaku usaha mengajukan surat keberatan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
“Atau Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal akan mengirimkan surat undangan rapat klarifikasi SK Pencabutan IUP kepada pelaku usaha dan Pelaku usaha diminta untuk menyiapkan dokumen pendukung, bukti pemenuhan kewajiban, maupun justifikasi terkait kegiatan usaha atas UP yang telah dicabut,” ujar Bahlil.