Bos Bulog Buka Suara soal Tudingan Mark Up Impor Beras, Ini Penjelasannya

Suparjo Ramalan
ilustrasi harga beras Bulog dituding dimark-up (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog dituding melakukan mark up harga impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun. Tudingan ini juga berkaitan dengan biaya demurrage atau denda atas keterlambatan bongkar muat beras impor yang merugikan negara sebesar Rp294,5 miliar. 

Atas dugaan itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi pun dilaporkan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (3/7/2024) kemarin. 

Merespons tudingan tersebut, Bayu Krisnamurthi menjelaskan dalam kondisi tertentu demurrage tidak bisa dihindarkan. Sebab, hal itu merupakan bagian dari resiko pelayanan (handling) impor komoditas. 

Dia mencontohkan, waktu pengiriman beras dijadwalkan lima hari, namun karena cuaca ekstrim, waktu pengiriman pun terlambat dan menjadi tujuh hari. Karena itu, dalam mitigasi resiko importasi, biaya demurrage sudah diperhitungkan di awal.

Artinya, biaya demurrage alias denda atas keterlambatan bongkar muat beras merupakan konsekuensi logis dari kegiatan ekspor dan impor.

Editor : Puti Aini Yasmin
Artikel Terkait
17 jam lalu

Harga Pangan Senin 16 November 2026: Bawang, Beras, Cabai Rawit Merah, Telur hingga Minyak Kompak Naik

5 hari lalu

Stok Beras 4,5 Juta Ton, Mentan Optimistis Pasokan Pangan Aman saat Nataru

15 hari lalu

Harga Pangan Hari Ini 2 November: Bawang Merah, Beras hingga Minyak Goreng Naik

15 hari lalu

Komisi IV DPR Soroti Praktik Pengoplosan Beras SPHP, Minta Pengawasan Diperketat

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal