JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim mengaku sedang menyiapkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus pensiunan BUMN di Jiwasraya.
Walaupun belum rampung tapi dia membocorkan poinnya, yaitu mekanisme restrukturisasi jangan sampai merugikan konsumen alias nasabah, terlepas dari berbagai persoalan yang sedang dihadapi Jiwasraya.
"Karena dari sisi mekanismenya harusnya bisa diatur di internal mereka. Khususnya karena pemerintah melalui Kementerian BUMN adalah pihak pemilik perusahaan," ujar Rizal saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat (30/4/2021).
Sebagai wujud tanggung jawab, pemerintah selaku pemegang saham Jiwasraya telah mencetuskan program restrukturisasi untuk menyelamatkan polis tersebut. Dengan restrukturisasi, pemegang polis dipastikan akan terhindar dari kerugian yang lebih besar, yang ditanggung oleh negara dan pemegang polis sendiri. Bahkan, kehadiran program restrukturisasi pun bisa memberikan kejelasan waktu pengembalian dana pemegang polis.
Sejatinya, program restrukturisasi ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Dalam Pasal 54 POJK itu disebutkan bahwa OJK dapat memerintahkan kepada perusahaan untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada perusahaan lain, ketika perusahaan tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas.