“Tahun 2022, BPKP melakukan sebanyak 18.300 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 14.413 kegiatan assurance (audit, reviu, evaluasi) dan sisanya 3.887 kegiatan consulting (pembinaan APIP, tata kelola, dan pengelolaan keuangan negara),” tuturnya.
Menurut Yusuf, pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun lalu diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat. Selain itu, membantu pemerintah untuk melakukan resilensi berbagai tantangan ke depan.
“Untuk tahun 2023, BPKP juga telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah,” ucap dia.