JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil melakukan pengawasan pada tahun lalu, yang mampu memberi kontribusi kepada fiskal mencapai Rp117,83 triliun. Angka itu berasal dari penyelamatan keuangan negara/daerah sebesar Rp37,01 triliun.
Selain itu, berasal dari efisiensi belanja yang mencapai Rp76,32 triliun, dan dari optimalisasi penerimaan negara senilai Rp4,5 triliun. Adapun total jumlah tersebut merupakan hasil pengawasan proyek infrastruktur prioritas, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
"Hasil pengawasan BPKP dalam kurun waktu 12 bulan (2022) telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kamis (19/1/2023).
Adapun rentang pengawasan yang dilakukan BPKP, meliputi pengawasan terhadap 86 kementerian dan lembaga, 542 pemerintah daerah (pemda), dan 74.961 pemerintah desa.
Sementara di sektor pembangunan, BPKP melakukan pengawasan di 212 proyek dan program strategis nasional serta 112 proyek pembangunan lainnya. Sedangkan di bidang korporasi, BPKP mengawasi 114 BUMN dan anak perusahaannya, 1.154 BUMD, 1.340 BLU/BLUD, serta 39.769 BUMDes.