BEIJING, iNews.id - China telah menginstruksikan pemerintah daerah yang memiliki banyak utang untuk menunda atau menghentikan beberapa proyek infrastruktur yang didanai negara, menurut tiga orang yang mengetahui situasi tersebut. Hal ini dilakukan saat Beijing berjuang untuk menahan risiko utang bahkan ketika mereka mencoba untuk menstimulasi perekonomian.
Mengutip Reuters, apa yang dilakukan Pemerintah China dalam upaya mengelola utang daerah sebesar 13 triliun dolar AS. Dewan Negara dalam beberapa pekan terakhir mengeluarkan arahan kepada pemerintah daerah dan bank-bank negara untuk menunda atau menghentikan pembangunan proyek-proyek dengan kurang dari setengah rencana investasi yang diselesaikan di 12 wilayah, menurut sumber tersebut.
Beijing telah memperketat pembatasan utang dalam beberapa bulan terakhir untuk meredakan risiko terhadap negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dan stabilitas keuangannya, serta berupaya merangsang pertumbuhan yang telah lama bergantung pada investasi infrastruktur oleh pemerintah daerah.
Infrastruktur yang menjadi sasaran arahan terbaru ini mencakup jalan tol, rekonstruksi dan perluasan bandara, dan proyek kereta api perkotaan. Beberapa proyek yang disetujui oleh pemerintah pusat atau proyek perumahan terjangkau dikecualikan, menurut sumber.
Reuters melaporkan pada bulan Oktober bahwa dewan tersebut telah membatasi kemampuan pemerintah daerah di 12 wilayah tersebut untuk mengambil utang dan membatasi proyek-proyek yang didanai negara yang dapat mereka luncurkan.
Kemudian, dewan memerintahkan pemerintah daerah untuk menghentikan proyek kemitraan publik-swasta yang bermasalah dan memberikan batasan lain pada investasi.
Arahan baru ini memberikan daftar proyek infrastruktur yang lebih rinci yang harus dihindari pemerintah. Salah satunya mengatakan pemerintah harus mengurangi skala investasi untuk proyek-proyek dengan tingkat penyelesaian investasi di atas 50 persen.
Para pemimpin tertinggi China menyampaikan perlunya mengoordinasikan dan menyelesaikan risiko yang timbul dari properti, utang daerah, dan perusahaan keuangan kecil dan menengah.