"Dengan model pengelolaan yang profesional, Danantara diharapkan dapat mengurangi risiko intervensi dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk investasi," tuturnya.
Lebih jauh, Danantara bukanlah lembaga dengan fokus pada penyelamatan perusahaan yang kurang performa, tetapi lebih pada pengelolaan aset untuk memaksimalkan potensi yang ada.
"Makanya kalo kita lihat, Danantara ini bukan recapital yang ngurus perusahaan sakit, justru (menyehatkan perusahaan) di Kementerian BUMN lebih pas," ucap Huda.
Dengan semua potensi dan dukungan yang ada, Danantara diharapkan dapat menjadi lembaga yang efektif dalam pengelolaan aset negara, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta menciptakan dampak sosial yang positif.
Pada tahap awal, Danantara akan menaungi sebanyak tujuh BUMN. Bahkan, pada tahap awal, dana kelolaan diperkirakan mencapai 600 miliar dolar AS atau setara Rp9.520 triliun.
Adapun, tujuh perusahaan negara yang bergabung yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Rp2.174 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Rp1.965 triliun, dan PT PLN (Persero) Rp1.671 triliun.
Lalu, PT Pertamina (Persero) Rp1.412 trilun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) Rp1.087 triliun, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) Rp318 triliun, dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID Rp259 triliun.
Di samping itu, Danantara juga akan membawahi Indonesia Investment Authority (INA) dengan aset Rp163 triliun dan Special Mission Vehicle (SMV) yang saat ini di bawah Kementerian Keuangan.