JAKARTA, iNews.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) buka suara usai dilaporkan ke KPK terkait dugaan mark up impor beras. Menurut Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa pihaknya menghormati segala bentuk aduan dan mengikuti aturan.
"Tentu kita hormati dan hargai pelaporan dari masyarakat tersebut sebagai hak dalam berdemokrasi. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK juga mesti kita hormati dan dukung sepenuhnya," tutur Ketut dalam keterangannya pada Jumat (5/7/2024) di Jakarta.
Namun, ia menegaskan bahwa fungsi Bapanas hanya sebagai regulator dan tak berkaitan dengan kegiatan importisasi. Adapun, tugas importisasi dipegang oleh Bulog.
"Kami sampaikan bahwa Bapanas sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tentunya tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog, dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog," ucapnya.
Ketut menjelaskan perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Alhasil, mereka tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan Bulog dan Bapanas pada tahun ini.
Lebih lanjut, Ketut mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bapanas senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional. Ia mengklaim pihaknya sejak awal berdiri berfokus membangun ekosistem pangan nasional.
"Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung. Bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID FOOD, kami terus bahu membahu menyokong kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Kami rangkul pula teman-teman swasta dan berbagai asosiasi. Semua guyup bergotong royong dengan satu tujuan, petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum," kata Ketut.