JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyinggung Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan jajaran seakan tidak mengetahui perihal aliran dana ratusan triliun ke kantong suami Sandra Dewi Harvey Moeis hingga Helena Lim. Padahal, hal itu berkaitan dengan dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
Menurutnya, Bahlil dan jajaran tidak memiliki rasa tanggung jawab publik. Padahal kerugian yang timbul dari kasus itu terbilang cukup besar. Sebagaimana ramai diberitakan, kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas itu ditaksir menimbulkan kerugian lingkungan hingga Rp271 triliun.
"Kami jujur suasana kebatinan kami terganggu. Ke mana ya Kementerian investasi ya? Kok tidak punya rasa tanggung jawab publik? Tidak punya apa namanya, mohon maaf dalam ini bukan Pak Menteri tapi jajaran di bawah Pak Menteri, tidak ada kegalauan hati untuk ikut turut menyelesaikan persoalan ini karena mau tidak mau ini juga terkait dengan Kementerian Investasi," ucap Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Oleh karena itu Mufti mendesak Bahlil segera mencabut izin dan menghentikan perusahaan yang terafiliasi dengan para tersangka korupsi timah di Bangka Belitung tersebut.
Mufti juga menyebutkan nama seorang mafia besar yang ada balik kasus ini, yakni Robert Bonosusatya.
"Maka kami minta pada kesempatan hari ini, semua usaha yang terafiliasi ke Harvey Moeis, yang kami lihat juga beliau pengusaha tambang, baik batu bara, nikel dan sebagainya, juga Helena Lim, juga kemudian RBT, yang ini kita tahu dan mungkin Pak Menteri juga kenal, dan dia adalah seorang mafia tambang besar di negara kita. Semua kami minta semua tambang yang terkait dengan mereka untuk dicabut atau setidaknya dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas," tegas Mufti.
DPR juga minta Bahlil pantau perusahaan tambang yang berafiliasi dengan MIND ID. Ada apa? Klik halaman selanjutnya>>>