Yusuf menilai integrasi satu basis data nasional tetap diperlukan. Namun, peringkat desil seharusnya tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerimaan atau pencabutan bansos.
“DTSEN tidak perlu dibuang karena integrasi data nasional sudah tepat, tetapi posisi desil harus diubah menjadi alat penyaring awal dan bukan vonis tunggal pencabutan manfaat. Sebelum kualitas datanya teruji melalui audit independen, pencabutan bantuan wajib disertai verifikasi kedua sesuai karakter program, seperti data pendidikan untuk PIP atau kepemilikan kendaraan riil untuk program tertentu,” kata Yusuf.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya buka suara mengenai keluhan masyarakat terkait peringkat desil dalam data penerima bansos yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
“Kita perlu pendalaman lagi karena ada berbagai tantangan di bawah. Ada KTP-nya digunakan oleh orang lain atau keluarganya. Kedua, mungkin mereka belum bisa menyampaikan di forum-forum desa. Banyak sebab-sebabnya yang kita harus proaktif untuk membantu masyarakat memperbaiki data itu,” kata Gus Ipul kepada awak media di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (2/9/2026).