JAKARTA, iNews.id - Pencabutan bantuan sosial (bansos) akibat keluarga miskin masuk dalam desil ekonomi lebih tinggi tengah menjadi perhatian. Center of Reform on Economics (CORE) menilai persoalan tersebut berkaitan dengan kelemahan model pendataan yang digunakan pemerintah.
Ekonom dan Peneliti CORE, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan persoalan data penerima bansos tidak cukup dilihat sebagai masalah pembaruan administrasi. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan DTKS, P3KE, dan Regsosek menggunakan metode Proxy Means Test.
Metode tersebut pada dasarnya memperkirakan peringkat kesejahteraan relatif, bukan mengukur langsung pendapatan atau pengeluaran riil setiap rumah tangga.
“DTSEN dengan metode Proxy Means Test pada dasarnya hanya estimasi peringkat sosial ekonomi, bukan ukuran pasti kemampuan ekonomi keluarga sehingga persoalan akurasi tetap membayangi penentuan hak seseorang,” ujar Yusuf kepada iNews.id, dikutip Senin (14/9/2026).
“Indikator aset tidak bergerak secepat kondisi ekonomi, di mana rumah warisan tetap tercatat sebagai aset meski pemiliknya kehilangan pekerjaan, atau posisi desil sebuah keluarga naik hanya karena daya beli warga lain turun serentak,” sambungnya.