Menurut Yusuf, persoalan akurasi pemeringkatan terlihat dari data Susenas 2025. Data tersebut mencatat tingginya angka salah sasaran sekaligus warga miskin yang tidak masuk penerima pada sejumlah program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Risiko semakin besar karena selisih pengeluaran antardesil menengah relatif tipis. Di sisi lain, desil 10 memiliki rentang ekonomi sangat lebar hingga mencakup kelompok kelas menengah.
“Perhitungan desil Susenas 2025 membuktikan tingginya tingkat keterlewatan sasaran pada PKH, BPNT, dan PIP akibat rentang pengeluaran antardesil menengah yang terlalu tipis untuk dijadikan dasar keputusan fatal,” kata dia.
“Dampak exclusion error jauh lebih berbahaya karena memutus akses pangan dan pendidikan warga, sementara mayoritas pekerja sektor informal yang tidak memiliki slip gaji dipaksa menanggung beban pembuktian bahwa mereka benar-benar miskin,” ungkap Yusuf.
Ia juga menyoroti proses penanganan sanggah administratif yang lambat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak permanen, misalnya peserta didik dari keluarga miskin terancam putus sekolah atau tidak dapat mendaftar ke perguruan tinggi karena bantuan pendidikan sudah terlanjur dihentikan.