Menteri BUMN, Erick Thohir. (Foto: Istimewa)
Suparjo Ramalan

JAKARTA, iNews.id - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan komitmen perusahaan pelat merah mendukung peningkatan izin usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Erick menuturkan, BUMN didorong untuk bersinergi dengan banyak pihak. Sinergitas ini telah ditunjukan oleh Kementerian BUMN, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM).

Erick bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan MenKopUKM Teten Masduki mendampingi Presiden Jokowi dalam penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada ratusan pelaku UMK di Gedung Olahraga Nanggala Kopassus, Jakarta Timur, Rabu (13/7/2022).

"Tadi Bapak Presiden sudah memerintahkan bagaimana Online Single Submission (OSS) yang 1,5 juta, yang tadinya targetnya 3.000 per hari sekarang alhamdulillah sudah mencapai 7.000 per hari, tetapi kita harus dorong lebih tinggi lagi seperti maunya Bapak Presiden," ujar Erick.

Dalam diskusi antara Erick dengan Teten dan Bahlil, ketiganya sepakat akan menyambungkan data UMKM yang ada di masing-masing kementerian. Erick mengaku akan mengintegrasikan 12,7 juta nasabah ibu-ibu dalam program PNM Mekaar dan nasabah UMKM bank-bank himbara ke dalam sistem tersebut.

"Insya Allah kalau ini kita bisa digabungkan, dari 1,5 juta menjadi 10 juta bukan hal yang tidak mungkin ke depan," kata dia.

Selain itu, Erick juga mendorong bank-bank Himbara untuk meningkatkan penyerapan akses KUR bagi para UMKM. Erick mengatakan pemerintah menyediakan Rp373 triliun untuk program KUR tahun ini dan baru terserap 50 persen.

"Kami diminta presiden kalau bisa kita mencapai 30 persen pendanaan untuk UMKM tercapai di perbankan pada 2024. Rp373 triliun ini sesuatu yang luar biasa, yang mana Bapak Presiden pemerintah  memberikan subsidi 13 persen jadi yang masuk ke paket KUR ini tiga persen," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala dalam pemberian subsidi KUR. Hal ini akan disesuaikan dengan keuangan negara. 

Erick menyebut tiga kementerian ini mendapat tugas untuk meningkatkan penyerapan KUR yang masih tersisa 50 persen. Erick menilai penyerapan KUR memerlukan kolaborasi antarlini, tak hanya antarkementerian, melainkan juga pemerintah daerah.

"Ini masih ada 50 persen yang jumlahnya harus terserap, tentu kami berharap juga para pemerintah daerah, gubernur, bupati, terbuka bekerja sama dengan kami, karena tidak mungkin kita sukses kalau tidak bekerja sama," tuturnya.


Editor : Aditya Pratama

BERITA TERKAIT