Penggabungan pun sah secara hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Prosesi penandatanganan Akta Penggabungan ini merupakan bentuk tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam perusahaan perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 September 2021.
Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan, merger BUMN adalah salah satu proses menuju ketahanan Pangan. Hal ini dilakukan melalui revitalisasi dan peningkatan kinerja BUMN Klaster Pangan.
Total ada enam BUMN Pangan yang dimerger menjadi tiga BUMN. Salah satunya adalah BUMN Perikanan PT Perikanan Nusantara (Persero) ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero).
Merger ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan produk pangan di Indonesia. “Proses penggabungan BUMN ini merupakan momentum untuk menuju holding pangan” uhar Pahala, Kamis (9/12/2021).
Senada, Sigit Muhartono mengatakan, penggabungan dua BUMN Perikanan ini akan menciptakan semangat baru NEW Perikanan Indonesia atau NEW Perindo.
Menurutnya, tahapan merger ini adalah tahapan kedua menuju holding pangan. Adapun tahap pertama yakni pemerseroan Perum Perindo menjadi perusahaan persero.
Ke depan, New Perikanan Indonesia ini akan memaksimalkan potensi yang ada. Pasalnya, potensi bisnis perikanan sangat besar dari sisi kepelabuhan perikanan, penangkapan ikan, perdagangan ikan , bahan baku, pakan ikan hingga budidaya ikan. Sigit juga berharap New Perikanan Indonesia atau New Perindo dapat menjadi BUMN yang mampu membawa industri perikanan berjaya demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.