Gedung legislatif akan digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sementara itu, gedung yudikatif akan menampung Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR RI berkunjung langsung ke IKN untuk meninjau progres dan kesiapan pembangunan. Pembangunan gedung tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas pemerintahan serta menciptakan tata kelola yang lebih efisien dan modern di ibu kota baru.
Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, kunjungan dilakukan dalam rangkaian untuk melengkapi diskusi yang sudah dilakukan bersama OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait Pembangunan Gedung DPR RI di IKN.
"Terutama untuk memastikan kawasan parlemen yang menjadi tanggungjawab kami, sehingga kami perlu melihat langsung progress dan kesiapan IKN ke depannya," ucap Indra dalam keterangannya, Rabu (18/9/2023).
Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa kunjungan ini juga merupakan acuan bagi Setjen DPR RI untuk menyiapkan skenario yang dibutuhkan terkait perpindahan ke IKN dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk meninjau persil Gedung DPR di IKN nantinya.