DPP Organda juga meminta agar pemerintah tegas dan mengambil langkah cukup guna mengawasi penyaluran BBM subsidi sesuai ketentuan, di mana selama ini setiap menjelang akhir tahun distribusi BBM subsidi selalu mengalami kelangkaan.
"Upaya pendaftaran seluruh armada penerima/pengguna BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina yang diharapkan meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan dan kepastian penyaluran pada dasarnya kami dukung. Akan tetapi, proses registrasi haruslah tetap mudah dan Pertamina melakukan dengan proaktif, terlebih lagi harus dijamin kepastian dan kehandalan sistem," tuturnya.
Dengan kenaikan tarif BBM subsidi ini, mereka mengharapkan, semua pengaturan pembatasan penggunaan/pengisian BBM subsidi di angkutan umum jalan agar segera dihapus dan dibatalkan, mengingat lebih menyulitkan operasional angkutan umum jalan. DPP Organda juga mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan perbaikan administrasi perizinan angkutan umum jalan, sehingga memperjelas posisi angkutan umum berizin (resmi) dan ilegal (tidak resmi).
"Juga melakukan langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan guna melakukan penegakan hukum terhadap angkutan tidak berizin atau ilegal agar ekosistem industri angkutan umum jalan tetap kondusif berdaya saing, berkontribusi positif dalam segala dinamika sosial ekonomi nasional, senantiasa berkeselamatan dan tetap berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan inklusivitas," ujarnya.