Itu sebabnya, Pos Indonesia tidak akan menyalurkan Bansos Tunai sebesar Rp300.000 per KPM yang diberikan langsung untuk dua bulan sebesar Rp600.0000 per KPM, jika datanya tidak akurat atau sesuai.
"Kami menyiapkan dengan baik dan meningkatkan tingkat akurasi data KPM. Teknologi kami gunakan untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan target pendistribusian. Apalagi komando di bawah langsung Mensos sekarang," kata Faizal, dalam keterangannya, Selasa (7/9/2021).
Dia mengungkapkan, tak ada kendala berarti selama pendistribusian Bansos Tunai, bahkan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Petugas Pos Indonesia tetap mengantarkan langsung ke rumah KPM bahkan melakukan koordinasi dengan Ketua RT setempat.
“Penyaluran dilakukan dengan antaran langung ke rumah KPM serta pembayaran dengan metode mini komunitas (per RT/RW) untuk daerah-daerah yang sedang memberlakukan PPKM,” lanjut Faisal.
Dia menambahkan, pelaksanaan program BST tahun juga beriringan dengan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan program keluarga harapan. Sejauh ini, banyak KPM yang menyatakan BST bisa membantu meringankan beban ekonomi mereka di masa pandemi Covid-19.
Hal itu, lanjutnya, terutama dirasakan kelompok miskin dan rentan, sehingga para KPM bisa memenuhi kebutuhan dasar. “Adanya BST ini masyarakat merasa sangat terbantu, banyak yang berharap bantuan bisa terus digulirkan,” kata Faizal.
Mengenai kabar tentang perpanjangan Bansos Tunai, Faisal mengatakan, sampai saat ini masih belum menerima informasi dari Kemensos. Namun dia menyatakan Pos Indonesia tetap siap menjadi mitra yang membantu Kemensos dalam penyaluran Bansos Tunai.