Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah sendiri bisa mengoordinasikan lebih baik lagi prioritasnya. Karena kebanyakan yang mengurus juga tidak efisien.
Di sisi lain, HIPMI melihat perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi akan membangkitkan gairah investor asing masuk ke Indonesia khususnya untuk segmen industri kelas menengah. Pengusaha-pengusaha di China, misalnya, berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Investasi.
"Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tandatangan di depan pemimpin tertinggi, yakni presiden, baru mereka mau investasi," ungkap Maming.
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu mengatakan, Kementerian Investasi bakal memiliki fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor. Kementerian ini nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.
"Dengan terbentuknya Kementerian Investasi, kami melihat adanya peluang peningkatan kinerja investasi pada 2021. Kalau ingin lihat investasi 2020 sebelum ada pandemi Covid-19, kami ada optimisme luar biasa pencapaian investasi dengan effort yang ada dari pemerintah akan tercapai dan melebihi target," tutur Maming.