JAKARTA, iNews.id - Pemerintah masih membahas rencana penetapan besaran pengenaan cukai plastik. Meski begitu, pelaku industri menilai penerapan cukai plastik dikhawatirkan dapat menghambat investasi bahan baku plastik di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono mengatakan, sejauh ini memang belum ada investor yang mengerem investasinya karena aturan tersebut masih dikaji oleh pemerintah. Apabila melihat basis data telah terjadi penurunan, meski realisasinya belum terjadi dampak yang signifikan.
”Data bicara begitu, tapi realisasinya belum. Karena lintas kementerian sendiri masih belum satu kata. Kemenperin juga belum mau menerapkan karena fokus mereka juga pertumbuhan,” kata dia di Jakarta.
Fajar melanjutkan, pada dasarnya penerapan cukai plastik ada dua tujuan utama, yaitu pendapatan negara dan dampak lingkungan. Untuk itu, pemerintah perlu perhitungan secara rinci potensi kehilangan pajak penghasilan (PPh) akibat turunnya pendapatan industri daur ulang.
”Karena industri recycle pasti turun. Menurut saya, yang harus mengedepankan pemberian insentif fiskal untuk pelaku daur ulang. Dikasih insentif dan kemudahan. Kalau ada masalah di lingkungannya ya dibina. Kadang- kadang pelaku industri ada kendala di air. Ini kan harus ada pembinaan,” tuturnya.
Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, pemerintah belum menghitung dampak pengenaan cukai plastik terhadap sektor industri.
Namun, pihaknya akan terus mendorong industri untuk merealisasikan investasinya.
”Kita akan dorong mereka bisa merealisasikan investasinya karena peluang pasarnya besar sekali. Kebutuhannya 7 juta ton, sedangkan kita baru bisa suplai sekitar 1-1,5 juta ton. Jadi masih ada ruang yang sangat besar,” ujarnya. (Oktiani Endarwati)