Sementara unuk langkah strategi di sisi hukum, Erick Thohir sudah melaporkan kepada Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan atas perkara Blast Furnace saat ini. Pasalnya, adanya dugaan korupsi yang terjadi.
"Arahan Menteri BUMN (Erick Thohir) juga untuk melihat apa penyebabnya dari sudut pandang hukum. Sehingga Kementerian BUMn juga melibatkan gedung bundar (Kejaksaan Agung)," kata Silmy.
Menurut dia, Erick Thohir meminta agar manajemen KRAS mengajukan informasi atau hal-hal yang dinilai memindahkan penyidikan Kejagung untuk melihat perkata proyek blast furnace dari aspek hukum.
Salah satu alasan penghentian karena pabrik tidak mampu menghasilkan baja dengan harga pasar yang kompetitif. Sementara, biaya operasionalnya tercatat tinggi. Tak hanya itu, proyek itupun sudah menyedot keuangan KRAS dengan nominal jumbo.
"Kami selaku pimpinan di Krakatau Steel mempersiapkan dengan sebaik mungkin informasi atau hal-hal yang dibutuhkan Kejagung dalam hal proses penegakan hukum melihat potensi daripada hal-hal yang bisa dilihat daripada penyimpangan dari sisi hukum," ungkap Silmy.
Saat ini Kejagung tengah memproses laporan yang diajukan Erick Thohir. Kabar terakhir, ada temuan yang diperoleh pihak penegakkan hukum. Hanya saja dia belum membeberkan hasil temuan tersebut.
"Saat ini sedang berlangsung, dan kabar yang kami terima akan ada kesimpulan dan langkah lanjut dari Kejagung," kata Silmy.