Sesuai pesan JK, Anies mengatakan, integrasi moda transportasi harus nyaman, aman kemudian tepat waktu dan terjangkau secara harga, geografis dari mana ke mana saja tanpa kemacetan. Semua moda transportasi terintegrasi ke depan harus dikelola Pemprov DKI.
Menurut Anies, moda transportasi yang dikelola DKI saat ini adalah BRT dan non-BRT. Keduanya sudah terintegrasi baik fisik, tiket, hingga rute perjalanan. Upaya melayani masyarakat dari rumah menggunakan angkutan umum sudah berjalan melalui program Jak Lingko.
”Selain mengintegrasikan stasiun MRT dan halte Transjakarta, kami juga menyiapkan park and ride. Sekarang dibangun di sisi selatan sekitar Lebak Bulus, Ragunan, dan Fatmawati. Warga yang mau ke Sudirman-MH Thamrin tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi, tapi pakai MRT saja,” ucap mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, Gubernur Anies sangat concern membicarakan integrasi baik integrasi rute, manajemen maupun pembayaran. Tahapannya ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Karena itu, meski MRT fase I beroperasi pada Maret mendatang, belum menjamin pengguna kendaraan pribadi berpindah ke angkutan umum.
Dia berharap Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai fasilitator pemerintah pusat dan daerah dapat mengingatkan kembali betapa pentingnya integrasi antarmoda transportasi.
”Secara maraton, kita bahas seperti connecting , moda lanjutan, juga sarana infrastruktur sehingga berjalan sesuai target pada 2030,” ujarnya.
Ketua BPTJ Bambang Prihartono menuturkan, sesuai Peraturan Presiden No 55 Tahun 2018, BPTJ berwenang mengintegrasikan moda transportasi Jabodetabek baik integrasi fisik maupun sistem pembayaran.
Bahkan, BPTJ telah membuat kajianmenghitungtotalinvestasi yang diperlukan selama 2018- 2029 untuk membangun integrasi moda di wilayah Jabodetabek sebesar Rp600 triliun. (Bima Setiyadi/Ant)