Joe Biden Larang Investasi di 59 Perusahaan Teknologi dan Militer China

Aditya Pratama
Presiden AS Joe Biden

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pada Kamis (3/6/2021), yang melarang warga AS berinvestasi di 59 perusahaan China yang diyakini terkait dengan sektor teknologi pertahanan atau militer. Ini merupakan langkah memperluas perintah administrasi presiden AS sebelumnya, Donald Trump. 

Dikutip dari CNN, perintah yang diteken Trump pada November tahun lalu berlaku untuk 31 perusahaan China. Ke-31 perusahaan itu menurut pemerintah AS memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer China dan secara langsung mengancam keamanan AS. 

Sementara perintah Biden menambah menjadi 59 perusahaan China dalam daftar hitam karena alasan ancaman teknologi pangawasan China. Perintah ini dimaksudkan untuk mencegah investasi AS mendukung kompleks industri militer China, serta program penelitian dan pengembangan militer, intelijen, dan keamanan negara tersebut. 

"Selain itu, saya menemukan bahwa penggunaan teknologi pengawasan China di luar negara itu dan pengembangan atau penggunaan teknologi pengawasan China untuk mefasilitasi penindasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang serius merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa," katanya, dikutip dari Reuters, Jumat (4/6/2021).

Perintah tersebut mulai berlaku pada 2 Agustus 2021 mendatang. Sementara itu, banyak perusahaan besar China yang masuk dalam daftar hitam sebelumnya juga ditempatkan pada daftar yang diperbarui, termasuk Aviation Industry Corp of China (AVIC), China Mobile Communications Group, China National Offshore Oil Corp (CNOOC), Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd, Huawei Technologies Ltd (HWT.UL), dan Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) (SMIC). 

Editor : Jujuk Ernawati
Artikel Terkait
12 jam lalu

Iran Terancam Sanksi Internasional, Rusia dan China: Tak Ada Dasar Hukumnya

17 jam lalu

Trump Yakin Namanya Akan Dikenang dalam Buku-Buku Sejarah sebagai Penyelamat AS

20 jam lalu

Cerita Trump Diminta Menkeu AS Tunda Serang Iran

21 jam lalu

Rusia-China Kalah Voting di DK PBB, Agenda Sanksi Iran Tetap Berlanjut

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal