Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memuat sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) enggan pindah ke IKN tidak akan efektif.
Sejak pemberlakuan tiga tahun lalu, kata Trubus, PP itu tak pernah dipatuhi. Aturan sanksi hanya kerap menyasar pada ASN golongan rendah. Penerapan hukuman pun dinilai hanya formalitas belaka.
IKN dan Mimpi Jokowi
Lebih dari tujuh dekade sejak era Presiden Soekarno mimpi memindah ibu kota negara dari Jakarta dirancang. Sederet kota pun pernah mengemuka sebagai alternatif mulai Palangka Raya (Kalimantan Tengah) hingga Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Bertahun-tahun ide pindah ibu kota itu hanya sekadar wacana. Namun, semuanya berubah sejak rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimulai. Angan-angan membangun episentrum pemerintahan baru akhirnya mewujud.
Bukan di Palangka Raya, bukan pula di Jonggol. Tanah impian versi pemerintah itu dijatuhkan pada Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Belantara mulai dibabat, titik nol kilometer pun dibangun sebagai penanda.
Senyampang, proses politis di Senayan berlangsung mulus. Sejarah tercipta pada 3 Oktober 2022. Rapat Paripurna DPR menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Sebelumnya pada 18 Januari 2022, rapat kerja DPR dan pemerintah menyepakati ibu kota negara itu diberi nama Nusantara.
Senyampang, pemerintah seperti kesetanan memburu investor untuk menanamkan cuan di IKN. Dalam berbagai forum internasional dan roadshow ke luar negeri, IKN menjadi bahan jualan. Ketika asing masih gamang, konsorsium lokal turut pula dirayu. Intinya, IKN harus terbangun. Badan Otorita dibentuk untuk menjadi dirijen pembangunan.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran untuk pembangunan IKN terus mengalami kenaikan sejak 2022 hingga 2024. Secara total, alokasi anggaran IKN sejak 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp72,3 triliun. Rinciannya, anggaran sebesar Rp2,8 triliun dari pagu Rp36,5 triliun telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Meski sebagian bangunan di IKN telah kokoh berdiri, sebagian orang tetap menyangsikan keberadaan IKN. Muncul banyak pertanyaan di publik apakah Nusantara ini akan benar-benar mewujud atau hanya angin lalu.
Trubus berpandangan, kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto berbeda dengan Jokowi. Atas dasar itu pula dia menduga agenda prioritas pemerintahan nanti tak sama dengan sekarang, termasuk perpindahan ASN ke IKN.
"Pemerintah ke depan ini, akan jauh lebih mempertimbangkan aspek anggaran. Logika yang dipakai begini kan, Pak Prabowo terpilih sekarang, bagaimana juga dia memikirkan bisa tepilih kedua kalinya dong. Kalau dia buat aturan memberatkan, dia akan khawatir," ucapnya.