JAKARTA, iNews.id - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menjadi salah satu BUMN yang melayani masyarakat melalui angkutan penumpang dan barang. Untuk mendukung operasional perusahaan, Pelni mendapat dana Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp2,2 triliun.
Komisaris Utama Pelni Ali Masykur Musa menuturkan, untuk mengelola dana sebesar itu, dibutuhkan penerapan Governance, Risk and Compliance (GRC) yang baik dan memadai. Pelni telah melakukan sejumlah langkah terkait hal itu.
"PSO kita Rp 2,2 triliun, yang diminta untuk dikelola, mengantar dengan selamat warga kita yang ada di pinggiran. Jadi finance risk itu, bagaimana menghitung pertanggungjawaban kapal, kalau cuaca nggak bagus, atau apa, maka dia menambah budget," ujar Ali dalam konferensi Indonesian Governance, Risk and Compliance (IGRC), Selasa (29/3/2022).
Sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN, pengendalian manajemen risiko untuk seluruh perusahaan pelat merah menggunakan identifikasi risiko, analisis risiko saat ini dan evaluasi risiko.
Identifikasi tersebut nantinya menghasilkan prediksi besaran risiko yang dikelompokkan sesuai levelnya, mulai dari sangat rendah, rendah, tinggi dan ekstrim.