JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan resmi menerbitkan aturan ojek online. Namun, aturan tersebut belum mengatur soal besaran tarif ojek online secara spesifik.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menyebut, besaran tarif ojek online memang tidak dimasukkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 tahun 2019. Nantinya, tarif ini akan masuk dalam SK Menhub.
"Tugas saya setelah peraturan menteri ini dibuat saya akan membuat SK menteri yang saya nanti akan tanda tangan menyangkut besaran biaya. Mudah-mudahan Jumat bisa diselesaikan," ujar Budi di Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Soal besaran tarif, pria yang pernah berkarier di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyebut hal itu tengah difinalisasi. Keputusan tarif ojek online dalam bentuk SK Menhub karena besaran tarif akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali.
Budi mengungkapkan besaran tarif akan ditetapkan dengan mengambil batas tengah antara usulan aplikator dengan pengemudi (driver). Go-Jek dkk sebelumnya telah mengusulkan tarif batas bawah ojek online sebesar Rp1.600 per kilometer (km).