“Kalau kita lihat beberapa negara sendiri masih mengalami, tentu inflasi tinggi dan supply chain yang terganggu. Tapi kami tetap di Kementerian BUMN paling tidak berusaha menyamakan dividen yang kita berikan di tahun 2023, sebenarnya walaupun cukup berat," tuturnya.
Sementara, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) BUMN tahun 2024 dipatok di level Rp600 triliun. Erick menyebut, bila nominal dari target revenue, net income, hingga EBITDA bisa diperoleh, maka dividen yang akan dikontribusikan BUMN kepada negara pada 2024 lebih dari dividen tahun ini.
"Nah, jadi angkanya kalau ini tercapai, angka Rp81,5 triliun (dividen) untuk tahun 2023 (tahun buku) yang diberikan 2023 ini InsyaAllah bisa tercapai, asal angka besar ini tercapai," kata Erick.
Seiring dengan naiknya setoran dividen, Erick mendorong agar Penyertaan Modal Negara (PMN) yang digelontorkan pemerintah kepada BUMN juga harus meningkat. Dia menyebut, proporsinya bisa 54 persen untuk dividen dan 46 persen PMN.
Persentase tersebut telah dibahas Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Erick berharap usulan proporsi antara dividen dan PMN bisa disepakati.