JAKARTA, iNews.id - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung kebangkitan koperasi sebagai sebuah solusi ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi merupakan Soko Guru Perekonomian Indonesia seperti pikiran-pikiran para pendiri bangsa dengan tujuan tercapainya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Di masa awal kemerdekaan, Bapak Koperasi kita, Muhammad Hatta telah meletakkan kerangka besar perekonomian nasional dengan pendekatan Koperasi. Begitulah pemikiran luhur para pendiri bangsa kita dalam merancang Indonesia masa depan, dengan tujuan agar Indonesia sampai kepada tujuan hakiki lahirnya bangsa ini,” kata dia dalam sambutannya di acara Pengukuhan Pengurus Gabungan Koperasi Produsen Pertanian Indonesia (GKPPI) di Jakarta, Rabu (29/9/2021).
LaNyalla menuturkan, koperasi dimaknai sebagai cara atau sarana untuk berhimpun, dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi. Dengan begitu, para anggota koperasi, sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa. Bedanya, pemegang saham di lantai bursa bisa siapapun, termasuk orang asing, maka koperasi hanya dimiliki warga negara Indonesia.
“Hal ini dilakukan karena para pendiri bangsa kita sangat sadar dengan trauma ratusan tahun di bawah kolonialisme penjajah, sehingga mereka melahirkan sistem ekonomi yang dikelola dengan azas kekeluargaan atau kita kenal dengan Sistem Ekonomi Pancasila," ucapnya.
Hal itu dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 naskah asli yang terdiri dari 3 Ayat, di mana dimaksudkan kekayaan sumber daya alam negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Agar hal itu tercapai, negara harus hadir untuk memastikan. Caranya, menurut LaNyalla, dengan memisahkan secara jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN, dan swasta. Namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia.
“Jika dianalogikan, ekonomi Indonesia itu seperti kapal yang dirancang dengan Tiga Palka, yaitu koperasi, BUMN dan swasta. Dengan tiga Palka itu, artinya seandainya ada yang bocor, kapal tidak sampai tenggelam,” ujar Senator asal Jawa Timur itu.
LaNyalla mencontohkan, jika palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Kemudian jika palka BUMN dan awasta bocor, masih ada koperasi, yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil.
“Namun dalam hal ini negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Memberi hak rakyat mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara juga harus menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke area koperasi,” ucapnya.