JAKARTA, iNews.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberlakukan sanksi bagi perusahaan penyedia platform digital, baik dalam negeri maupun asing, yang tidak mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE). Sanksi akan mulai diterapkan besok, Kamis (21/7/2022).
"Dari 21 (Juli) besok kita sudah mulai kasih surat, paling tidak itu sudah mulai karena kita sebenarnya membuat kemudahan dan kita harapkan masyarakat benar-benar membangun trust," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam keterangannya, Rabu, (20/7/2022).
Sanksi yang akan diberikan pada tahap pertama berupa teguran secara tertulis. Semuel mengatakan, pemerintah tidak akan langsung memblokir perusahaan yang belum mendaftar sebagai PSE. Jika sampai ada PSE yang diputus aksesnya karena belum mendaftar, menurutnya, sanksi ini bersifat sementara.
Platform digital tersebut perlu mendaftar atau memperbarui datanya kepada Kominfo. Setelah terdaftar, secara otomatis platform tersebut tidak masuk mesin pemblokir.
Kominfo memberikan tenggat waktu bagi penyedia platform digital, seperti Google, Twitter, dan lainnya untuk mendaftar sebagai PSE hingga hari ini, Rabu (20/7/2022). Dia juga memastikan Kominfo memiliki tim teknis untuk mendampingi PSE lingkup privat yang mendaftar.
"Terkait pendaftaran kami membuat kemudahan, (menyediakan) kontak apabila teman-teman PSE yang mengalami kesulitan. Kami ada asistensi kita bantuin. Kemarin ada beberapa karena ada yang tidak paham," ujar Semuel.