"Kalau ada yang mengatakan subsidi dicabut, itu salah total. Yang sebenarnya adalah realokasi subsidi, karena selama ini banyak subsidi energi tidak tepat sasaran," ungkap Maman.
Dia menjelaskan, subsidi salah sasaran merupakan problema yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, karena penggunaan metode terbuka yang salah sejak awal.
"Karena yang disubsidi barang, akhirnya semua orang berpotensi membeli barang tersebut. Dimanapun, setiap ada satu barang dengan 2 harga berbeda pasti berpotensi disalahgunakan, terjadi permainan," tutur Maman.
Sementara itu Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan mengakui perlu ada reformasi pola subsidi dari pemerintah. "Karena selama ini kita subsidi berbasis barang, dan itu salah sekali," kata Mamit.
Dia mengungkapkan, subsidi tertutup yang berbasis orang justru lebih mudah diterapkan karena pemerintah sudah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga jelas siapa sasaran penerima subsidi yang dituju.
"Kenapa kita harus lakukan reformasi pola subsidi, supaya tepat sasaran. Pemerintah tidak terus-terusan teriak beban subsidi naik," ujar Mamit.
Sebagai jalan menuju reformasi, Mamit menekankan pentingnya revisi terhadap Perpres 191/2014. "Ini revisi Perpres tidak selesai-selesai. Makanya saya minta BPH Migas dorong terus revisi ini," kata Mamit.