Rendi menjelaskan, PTFI melakukan eksplorasi dan penambangan berdasarkan KK dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada 1967 di zaman Soeharto. Kontrak ini diperbarui pada 1991 sehingga masa operasinya diperpanjang hingga 2021.
Dalam KK yang baru, kata Rendi, ada perbedaan penafsiran antara Freeport McMoRan dan pemerintah Indonesia soal pasal perpanjangan. Freeport merasa berhak mendapatkan perpanjangan masa operasi setelah berakhir pada 2021. Posisi pemerintah tidak akan menahan atau menunda menunda persetujuan tersebut secara "tidak wajar". Pemerintah memiliki pandangan lain.
Menurut Rendi, perbedaan penafsiran soal frasa "tidak wajar" tersebut bisa berujung pada pengadilan arbitrase internasional. Jika jalan ini ditempuh, operasional PTFI akan dikurangi, bahkan tidak tertutup kemungkinan dihentikan.
"Ini akan berakibat pada runtuhnya terowongan bawah tanah sehingga biaya untuk memperbaikinya bisa lebih mahal dari harga divestasi. Tambang Grasberg adalah yang terumit di dunia," tutur Rendi.
Dampak kedua, lanjutnya, ekonomi Mimika akan terhenti karena sekitar 90 persen digerakkan oleh kegiatan PTFI. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Indonesia menang di arbitrase yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun.