Asif menyebut, instansi pemerintahan telah diminta untuk mengurangi konsumsi listrik sebesar 30 persen. Sementara itu, produksi kipas angin yang tidak efisien akan dilarang mulai awal Juli.
"Kabinet federal segera menyetujui penegakan Rencana Konservasi Energi," tulis partai Liga Muslim Pakistan-N (PML-N) dalam postingan di Twitter.
Negara berpenduduk 220 juta orang ini telah berjuang selama bertahun-tahun untuk menstabilkan perekonomiannya. Pada 2019, Pakistan mendapatkan dana talangan 6 miliar dolar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF), sementara pada Agustus tahun lalu menerima tambahan 1,1 miliar dolar AS.
Pemerintah juga tengah bernegosiasi dengan IMF mengenai penundaan pencairan dana bailout lainnya sebesar 1,1 miliar dolar AS. Keuangan Pakistan juga terkena dampak tahun lalu oleh banjir dahsyat yang melanda negara itu.
Pada bulan Oktober, Bank Dunia memperkirakan bahwa banjir telah menyebabkan kerusakan sebesar 40 miliar dolar AS di negara tersebut.