“Begitu juga diperlukan reformasi birokrasi administrasi pemerintah yang berbasis digital, misalnya untuk kemudahan pengurusan dokumen oleh UMKM, koperasi dan masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, Luhut mengingatkan agar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN untuk membatasi belanja impor menjadi maksimal 5 persen dari total belanja 2023.
“Diikuti dengan upaya penguatan UMKM dan koperasi serta industri dalam negeri,” tuturnya.