JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berencana mengubah kebijakan kewajiban pengalokasian batu bara untuk kebutuhan domestik (domestic market obligation/DMO) demi mendongrak ekspor batu bara. Namun, kebijakan ini baru bisa diterapkan paling cepat 2019.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, belum ada keputusan apapun soal rencana perubahan DMO batu bara. Dia pun menyebut, kebijakan tersebut sulit diterapkan tahun ini karena membutuhkan kajian, regulasi, dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.
"Kita Jumat akan ketemu lagi, Kadin dan APBI. Kalaupun jadi, paling tahun depan baru bisa, karena butuh sosialisasi, aturan-aturan," ujarnya setelah rapat di kantornya, Jakarta, Senin (30/7/2018).
Luhut menyebut, pemerintah bersama PLN dan pengusaha terus mengkalkulasi dampak perubahan kebijakan DMO tersebut dari sisi PLN, dunia usaha, ekspor, hingga penerimaan negara.
"Makanya saya bilang kita kaji. Harus besar, bisa saja 2, 3, 5 miliar (dolar AS). Kita hitung dulu, berapa banyak dampaknya pada penerimaan negara," katanya.