JAKARTA, iNews.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperbaharui mekanisme penugasan khusus yang dijalankan perusahaan pelat merah. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER 1/MBU/03/2023 yang diterbitkan pada 3 Maret 2023.
Penugasan khusus merupakan tugas khusus dari pemerintah pusat kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, riset, dan inovasi nasional. Dalam regulasi itu, ada ketentuan baru terkait penugasan khusus yang diterima BUMN.
Ketentuan yang dimaksud, di antaranya penugasan harus mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham RUPS (RUPS) atau Menteri BUMN. Persetujuan diperlukan karena penugasan khusus yang dijalankan BUMN harus memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN baik secara operasional maupun keuangan.
Dalam Pasal 3 regulasi tersebut disebutkan, penugasan khusus secara finansial tidak fisibel. Karena itu, BUMN harus mendapat kompensasi dari pemerintah pusat atas semua biaya yang telah dikeluarkan, termasuk margin dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan.
"Setiap penugasan khusus kepada BUMN harus mendapat persetujuan RUPS atau menteri," tulis Pasal 3 Poin 4 dalam beleid itu, dikutip Rabu (29/3/2023).