Dia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengumuman lowongan kerja. Informasi lowongan wajib disampaikan secara benar dan jujur melalui kanal resmi untuk mencegah praktik penipuan dan percaloan yang merugikan para pencari kerja.
SE Menaker tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk diteruskan kepada bupati/wali kota dan seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk mendorong dunia usaha menyusun kebijakan rekrutmen dengan menjunjung tinggi asas kesetaraan.
Sementara itu, Kepada pelaku industri dan dunia usaha, Menaker mengajak untuk menjadikan kebijakan ini sebagai momentum dalam memperbaiki proses rekrutmen. Transparansi, keadilan, dan berbasis kompetensi menjadi prinsip utama dalam setiap perekrutan tenaga kerja.
"Melalui langkah ini, kita ingin memastikan bahwa dunia kerja di Indonesia menjadi tempat yang inklusif, kompetitif, dan menghargai martabat setiap individu," ucap Yassierli.