JAKARTA, iNews.id - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menegaskan, kebijakan transformasi digital harus benar-benar mampu melindungi ekonomi domestik, melindungi produk lokal serta melindungi produk UMKM dari serbuan produk asing. Hal ini disampaikan saat merespons pertanyaan dari anggota Komisi VI DPR terkait pengaturan e-commerce.
"Saat ini Satgas Transformasi Digital yang bertugas melindungi ekonomi domestik sedang disiapkan oleh Mensesneg. Dan dalam waktu dekat, saya akan bertemu dengan Menteri Investasi/BKPM dan Menteri Perdagangan untuk membahas pengaturan ekonomi digital,” ujar Teten dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR dengan agenda pembahasan Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2024 dikutip, Rabu (13/9/2023).
Teten menambahkan, pengaturan ekonomi digital di Indonesia akan mengadopsi seperti yang sudah dilakukan China dan Singapura. "Kedua negara tersebut kita jadikan benchmark dalam hal pengaturan ekonomi digital," tuturnya.
Di China, kata Teten, ekonomi digital melahirkan ekonomi baru, namun yang baru tidak membunuh pelaku ekonomi lama. Sehingga, di China, dalam kurun waktu 10 tahun dari 2011, ekonomi digital berkembang naik 5 kali lipat dengan menyumbang 41 persen terhadap GDP.
"Dan di China, 90 persen dikuasai ekonomi domestik dan sisanya hanya 10 persen oleh asing" ucapnya.
Teten mengakui, pengaturan ekonomi digital di Indonesia masih terbilang lemah, dimana 56 persen pasar e-commerce dikuasai asing, sedangkan domestik hanya 44 persen. Dia menyebut, saat ini sudah banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan kondisi yang semakin tidak menguntungkan untuk bisnisnya.
"Kalau kita tidak segera mengaturnya, ini akan menjadi ancaman serius bagi ekonomi domestik" katanya.
Dia mencontohkan praktik bisnis yang dilakukan platform digital asal China, Tiktok di Indonesia. "Di China sendiri bahkan mengatur larangan praktik monopoli oleh platform digital” ujarnya.