"Indonesia ingin mendorong Program Prioritas Pertanian untuk mengantisipasi krisis global yang terjadi saat ini dan mengatasi kemungkinan terjadinya kekeringan atau basah ekstrim (banjir) di berbagai wilayah," ujar Amran dalam keterangannya, Minggu (19/5/2024).
Amran menambahkan, Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan cepat dan konkret dalam jangka pendek untuk meningkatkan indeks tanam dan produksi beras nasional melalui perluasan areal tanam melalui program optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi sekali dalam setahun, sistem tanam terpadu pada lahan sawah dataran rendah (padi gogo) di areal perkebunann dan Peningkatan Indeks Tanam melalui optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi 2-3 kali dalam setahun.
Terkait dengan program prioritas Indonesia tersebut, Mentan Amran berharap kerja sama yang kuat dengan pemerintah Vietnam untuk mendorong pengembangan mesin pertanian modern, memperkuat sistem pengelolaan irigasi pertanian, digitalisasi dan mesin pertanian yang presisi serta fasilitasi akses pasar.
Dalam kesempatan tersebut, Mentan Vietnam juga menyampaikan permohonan untuk memperoleh pasokan buah-buahan dari Indonesia khususnya buah Salak Bali, yang sangat digemari Masyarakat Vietnam dan prospek pasarnya masih sangat tinggi. Saat ini harga salak bali dari Indonesia di Vietnam di jual seharga 250.000 Dong Vietnam per kilogram (kg) atau setara Rp157.000 per kg.
Sebagaimana diketahui pada tahun 2023, total nilai perdagangan komoditas pertanian antara Indonesia dan Vietnam mencapai 1,93 miliar dolar AS. Indonesia memperoleh banyak keuntungan dari ekspor produk perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao, dan nilam), produk hortikultura (khususnya buah-buahan tropis), dan sarang burung/SBW.
Pada akhir sesi pertemuan, Kedua Menteri Pertanian melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding on Agriculture Cooperation (MoU). Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, kedua Menteri sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Pertanian (Working Group on Agriculture) yang beranggotakan perwakilan pejabat teknis dari kedua negara guna mengidentifikasi rencana kerja konkrit (concrete plan of actions) pembangunan pertanian yang menguntungkan kedua negara serta membahas penyelesaian berbagai hambatan akses pasar komoditas pertanian, dan mobilisasi investasi pertanian kedua negara.