Untuk menghindari hal tersebut, pihaknya memetakan daerah-daerah pertanian yang surplus untuk mengirim ke daerah-daerah yang kurang, sehingga tidak terjadi disparitas harga di daerah yang kekurangan komoditas pertanian.
"Pendekatannya ada dua, yang pertama diminta para bupati gubernur untuk juga melakukan komunikasi perdagangan dengan menggunakan dana-dana yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk digunakan agar sistem transportasinya dan lain-lain sebagainya bisa dikendalikan oleh pemerintah," ucapnya.
Kemudian, Kementan bersama Badan Pangan Nasional akan mengontrol langsung ke daerah-daerah yang produktivitasnya besar.
"Kementan bersama badan pangan nasional yang mengatur neraca-neraca antara daerah bisa sama dengan daerah untuk mengintervensi pada daerah-daerah shorted yang ada, memappingnya, memetakannya dengan baik," ujar Syahrul.