Sebab, lanjutnya, undang-undang tersebut yang menjadi pelindung kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan yang hingga saat ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum untuk menegakkannya di dalam masyarakat.
“Kami mendorong agar pelaksanaan undang-undang jaminan fidusia dapat terlaksana dengan baik,” kata Safruddin
Sebagai informasi, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Sementara, jaminan fidusia sendiri dapat diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak yang bendanya tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur) sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan utama bagi Penerima Fidusia (kreditur) dibandingkan dengan kreditur lainnya.
Jaminan fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, yang dalam hal ini yang dimaksud dengan perjanjian pokok di perusahaan pembiayaan adalah perjanjian pembiayaan baik syariah maupun konvensional, yang menimbulkan kewajiban bagi debitur dan kreditur untuk memenuhi suatu prestasi.
Kanit Krimsus Polda DIY Kompol Sarwendo menjelaskan, dalam pasal 36 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia: jika Pemberi Fidusia memindah tangankan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia baik itu dijual, digadaikan, direntalkan, dipinjamkan ataupun disimpan ditempat orang lain bisa dipidanakan oleh aparat kepolisian.
“Jika kita menemukan hal ini. Pertama yang harus kita lakukan salah satunya ialah dengan memberi surat peringatan. Kalau tidak digubris, maka kita ambil langkah penegakkan hukum,” tutur Sarwendo.