Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menuturkan, pada prinsipnya, kenaikan NJOP di kawasan komersial adalah hal biasa dilakukan. Namun, Pemprov DKI harus mengevaluasi terlebih dahulu kenaikan NJOP di wilayah yang terdampak. Banyak pemilik rumah atau lahan yang sudah pensiun atau mengalami kesulit an ekonomi dan lainnya untuk membayar PBB akhirnya masyarakat terbebani.
“Dampak kenaikan NJOP itu kan menaikkan pembayaran PBB. Ini harus diinventarisasi dulu. Pensiunan dan warga berpenghasilan rendah perlu ada kekhususan,” ujarnya.
Dia berharap hasil dari pendapatan kenaikan PBB dapat dialokasikan ke masyarakat sekitar wilayah yang mengalami kenaikan sehingga warga atau wajib pajak merasakan dampaknya.
“Kami harap pemerintah daerah mengalokasikan di wilayah mana pajak dipungut. Jangan sampai terjadi ketimpangan dialokasikan ke tempat lain. Itu harus berkeadilan. Warga mau bayar pajak apabila ada dampak yang dirasakan,” ucap Bestari.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, meminta Pemprov DKI mengevaluasi kembali kenaikan NJOP dan harus ditinjau ulang sesuai peruntukan tata ruang. Kenaikan tidak bisa dilihat dari kawasan yang sudah terkenal elite dan mahal seperti Menteng dan Kebayoran, sementara warganya banyak sudah pensiun sehingga tidak mam pu membayar dan terpaksa menjual lalu yang membeli pengusaha.
“Setelah dibeli rumah tersebut diubah menjadi tempat usaha kafe atau restoran dan lainnya. Jangan sampai karena NJOP yang tinggi sehingga fungsi bangunan berubah dan kawasan peruntukan berubah,” ujar Nirwono.
Dia juga menyoroti hasil penggunaan pajak karena penggunaannya harus fokus untuk penanganan masalah utama, seperti penataan kampung kumuh, peremajaan kawasan terpadu, relokasi warga tepi sungai/situ/waduk, pemba ngunan rusunawa di kawasan terpadu, subsidi biaya pendidikan dan kesehatan, serta penyandang disabilitas. (Bima Setiyadi)