JAKARTA, iNews.id - Komisi IV DPR merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor. Komisi IV meminta kementerian terkait menyiapkan skema mitigasi agar petani tetap terlindungi.
Anggota Komisi IV Johan Rosihan menyarankan Kementerian Pertanian memaksimalkan subsidi produksi, memperkuat distribusi pupuk dan menjamin harga pembelian yang layak.
Lalu, Kementerian Perdagangan harus memperketat pengawasan standar produk impor dan melarang masuknya komoditas saat panen raya.
"Sementara Badan Pangan Nasional harus memastikan neraca pangan disusun berdasarkan data riil dan kebutuhan riil produksi," ujar Johan, Minggu (13/4/2025).
Menurut dia, tanpa langkah cepat dari kementerian teknis, banjir produk impor bisa menekan harga hasil panen petani dan mempengaruhi produksi dalam negeri.
Dia memastikan, Komisi IV DPR akan menjalankan fungsi pengawasan terkait kebijakan ini. Pihaknya ingin memastikan kebijakan ini benar-benar berdampak positif bagi ketahanan pangan nasional.
"Pemerintah harus hadir secara utuh dalam ekosistem pertanian, tidak hanya membuka kran impor, tapi juga memperkuat produksi dalam negeri,” kata Johan.