Pemerintah Ingin Hapus Kuota Impor, DPR Sarankan Skema Perlindungan Petani

Felldy Aslya Utama
Ilustrasi petani (dok. istimewa)

JAKARTA, iNews.id -Komisi IV DPR merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor. Komisi IV meminta kementerian terkait menyiapkan skema mitigasi agar petani tetap terlindungi.

Anggota Komisi IV Johan Rosihan menyarankan Kementerian Pertanian memaksimalkan subsidi produksi, memperkuat distribusi pupuk dan menjamin harga pembelian yang layak.

Lalu, Kementerian Perdagangan harus memperketat pengawasan standar produk impor dan melarang masuknya komoditas saat panen raya.

"Sementara Badan Pangan Nasional harus memastikan neraca pangan disusun berdasarkan data riil dan kebutuhan riil produksi," ujar Johan, Minggu (13/4/2025).

Menurut dia, tanpa langkah cepat dari kementerian teknis, banjir produk impor bisa menekan harga hasil panen petani dan mempengaruhi produksi dalam negeri.

Dia memastikan, Komisi IV DPR akan menjalankan fungsi pengawasan terkait kebijakan ini. Pihaknya ingin memastikan kebijakan ini benar-benar berdampak positif bagi ketahanan pangan nasional.

"Pemerintah harus hadir secara utuh dalam ekosistem pertanian, tidak hanya membuka kran impor, tapi juga memperkuat produksi dalam negeri,” kata Johan.

Editor : Reza Fajri
Artikel Terkait
57 tahun lalu

Hadiri PENAS XVII di Gorontalo, Presiden Prabowo Candai Panglima TNI dan Kapolri

57 tahun lalu

Kritik Penangkapan Roy Suryo, Pengacara: Seperti Penculikan Jenderal di Film G30S/PKI

57 tahun lalu

Jokowi bakal Hadir di Sidang Roy Suryo dan Tifa, Kuasa Hukum Yakin Bisa Jawab Semua Tuduhan

57 tahun lalu

Bahlil: Saya Menteri yang Tak Suka Impor, karena Pasti Ada Rente!

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal